Techdaily.id – Pemerintah saat ini tengah menggodok masalah penyebaran smartphone ilegal atau black market melalui pendeteksian nomor IMEI yang melekat pada tiap smartphone. Terdapat dua skema untuk pendeteksian ini yakni menggunakan skema blacklist atau whitelist.
Pada forum diskusi Indonesia Technology Forum bertajuk “Sosialisasi Pengaturan IMEI: Langkah Jitu Melindungi Konsumen dan Industri Lebih Sehat dan Kompetitif,” pada Kamis (27/2), Syaiful Hayat, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mendorong penerapan skema blacklist untuk pengendalian IMEI dan berjalan sesuai rencana.
Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema blacklist atau whitelist itu? Whitelist sendiri sejatinya merupakan sebuah tindakan pencegahan yang mana skema ini akan menerapkan sistem normally off yang nantinya smartphone ilegal tersebut akan mendapatkan teguran berupa tidak ada akses sinyal.
Sementara blacklist sendiri lebih kepada smartphone legal ataupun ilegal akan tetap bisa mendapatkan sinyal.
Tetapi jika memang smartphone kamu terindikasi ilegal, maka nantinya akan ada notifikasi pemblokiran dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kasusnya.
Kebijakan ini juga nantinya tak hanya berlaku untuk smartphone yang ada di Indonesia saja. Pemerintah juga menyasar smartphone-smartphone yang dibawa dari luar negeri.
Untuk ponsel yang dibawa dari luar negeri, nantinya pengguna diharuskan untuk melaporkan terlebih dahulu bahwa akan membawa ponsel ke Indonesia.
Setelah sampai di Indonesia, nantinya akan dilakukan pengecekan oleh pihak Bea Cukai di bandara ataupun pelabuhan.
Hal ini juga dikatakan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap para konsumen ponsel di Indonesia.
Pada forum diskusi tersebut, Wakil ketua umum ATSI, Merza Fachyz cenderung lebih menyetujui skema whitelist. Ia menganggap, skema ini akan lebih cocok diterapkan di Indonesia.
Namun, yang pasti Merza mengharapkan kebijakan yang akan diambil nanti bisa berdampak baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen.
“Pertama kebijakan ini harus betul-betul sangat dirasakan oleh konsumen kita tanpa adanya keberatan, yang kedua tentu kita sebagai operator menginginkan beban operator serendah-rendahnya dan yang ketiga kita diberikan kesempatan waktu untuk betul-betul yakin skema ini akan berjalan mulus sehingga tidak terjadi hal yang diluar dugaan,” ujar Merza.
Akan tetapi, tidak semua pemangku kepentingan setuju dengan skema whitelist ini. Salah satunya adalah pihak APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) yang mempertimbangkan untuk lebih mendukung metode blacklist. Hal ini disampaikan oelh Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan APSI yang juga Direktur Operasional PT Erajaya Swasembada, Syaiful Hayat.
“Kami dari APSI berharap kebijakan IMEI ini bisa dijalankan tanggal 18 April, tidak ada penundaan. Kami harap ini tidak diubah-ubah. Desain awal regulasi ini skema blacklist. Benchmark di negara lain juga blacklist,” tuturnya.
Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate beberapa hari lalu menyatakan bahwa keputusan mengenai metode yang digunakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Terlepas dari skema apapun yang akan digunakan, sejatinya konsumen bisa mulai lebih waspada dalam membeli smartphone terbaru kedepannya. Setidaknya para konsumen harus memastikan terlebih dahulu apakah nomor IMEI dari ponsel yang akan mereka beli sudah terdaftar di situs kemenperin. Selain itu, disarankan bagi konsumen untuk membeli smartphone pada toko-toko legal.
Pemerintah sendiri meminta para produsen maupun importir smartphone untuk menyertakan label IMEI pada bagian luar kotak smartphone, hal tersebut ditujukan agar para konsumen dapat memverifikasi IMEI pada smartphone tersebut.
